Kritik & Pengaduan Masyarakat






Cancel

List Kritik & Pengaduan Masyarakat

ada masalah desa

  • lamongan
  • [22/1 5.34 AM] p. luky maluku LIN: Prov. Maluku Kab. Maluku Barat Daya Kec. Dawelor Dawera Desa. Watuwei [22/1 8.12 AM] p. luky maluku LIN: Indikasi kerugian Negara, akibat dri praktek oknum aparat desa watuwei mencapai 700 juta... Hal ini di ungkapkan langsung oleh tim penyidik Polre Maluku Barat Daya. Saat melakukan investugasi langsung di lapangan. [22/1 12.00 PM] p. luky maluku LIN: Saya minta di proses saja pak... Soalx kasihan ADD desa watuwei dri 2016 sampai dgn sekarang tdk memberikan perubahan bagi masyarakat... [22/1 12.00 PM] p. luky maluku LIN: Masyarakat selalu mengeluh pak.. [22/1 12.03 PM] p. luky maluku LIN: RAB ADD tdk pernah di ketahui oleh perangkat desa. apa lagi masyarakat.. Namun yg terjadi adalah sekdes dan ketua BPD desa watuwei meniru tanda tangan dari para perangkat desa yang lain, biar proses pelaporan dan pencairan ADD desa watuwei mengalir terus pak.. [22/1 12.06 PM] p. luky maluku LIN: Siap pak... Diduga kuat penyalagunaan ADD desa Watuwei ini di lakukan oleh Sekdes, bendahara, Ketua BPD dan juga Karateker.. [22/1 12.07 PM] p. luky maluku LIN: Salah satu contoh penipuan yg sangat jelas terlihat adalah.. Pengadaan semen 2.500 sak.. dan di laporan terealisasi... Namun fakta lapangan yg terjadi adalah semen cuman 1.500 sak.. [22/1 12.14 PM] p. luky maluku LIN: Okhe siap pak... Saya akan kirimkan semua nama* perangkat desa yg ada.. [22/1 12.17 PM] p. luky maluku LIN: Itu pak,, salah satu bukti Laporan masyarakat, dan pemeriksaan beberapa masyarakat dan juga staf pemerintah desa oleh pihak penyidik polres MBD,, Namun terkesanx polres MBD berdiam setelah pemeriksaan.. Makax unsur kepercayaan masyarakat semakin terkikis [22/1 4.19 PM] p. luky maluku LIN: Iya pak.. Nanti saya kirimkan no hp salah stu masyarakat.. [23/1 11.46 AM] p. luky maluku LIN: Itu pak.. salah satu masyarakat desa watuwei.. Dan beliau juga merupakan salah satu oknum yg melapor dugaan korupsi ADD desa watuwei ke pihak penegak hukum.. [23/1 7.46 PM] p. luky maluku LIN: Itu pak... Kalau bisa pak tlf orgx skarang baru pak wawancara beliau... terkait dugaan penyelewengan add desa watuwei.. [24/1 7.32 PM] p. luky maluku LIN: 1. Identitas pelapor.. Pelapor dugaan penyelewengan ADD desa watuwei, di wakili langsung oleh 4 okum masyarakat yakni; Bpk Sefnat Laimuslo, Bpk Kace Wutwensa, Bpk Benur Lepertery dan Bpk Benjamin Madarch.. 2. Kronologis dugaan tindak pidana korupsi ADD desa Watuwei.. Masyarakat desa setempat pada akhirx geram terhadap pemerintah desa, karena di anggap tdk mampuh dlm mengelola add yg telah di berikan pemerintah sebagai dana ibah utk kesejahteraan masyarakat dan membangun desa. Masyarakat menilai bahwa, dana desa yg di terima begitu besar namun tdk memiliki dampak yg positif. Banyak program" yg sudah di programkan pemerintah desa tdk berjln dgn maksimal. bahkan ada program yg tdk berjalan sama sekali. Padahal alokasi dana utk menunjang program tersebut itu ada. dan dalam RAB ADD di katakan terealusasi.. kalau sudah terealisasi dlm laporan ADD maka, tentunya program tersebut sudah hrus berjalan dan selesai, dan pembiayaan tepat sasaran. (Salah satu contoh pengadaan bibit ternak ayam) Dlm Laporan ADD terealisasi, namun faktax masyarakat tdk mendapatkan ternak bibit ayam tersebut. Kemudian, Pembangunan sebuah rumah yg di biayai oleh add.. Pembangunan rumah tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 tahun namun belum selesai.. dan rumah tersebut sudah berali status dlm laporan add sebanyak 3 kali. Yakni; Dari rumah guru, kemudian berali status lagi menjadi rumah pegawai, dan berali statusx yg ketiga adalah rumah sosial. (Semua danax berasal dari dana ADD desa). Selanjutx dlm RAB pembangunan rumah tersebut, tertuang dgn jelas bahwa, rumah tersebut di bangun dgn menggunakan kayu kelas 1 dan kelas 2. dgn bajet biaya yg fantastis.. Namun fakta lapangan adalah, rumah tersebut di bangun hampir semua menggunakan bahan dari pohon kelapa, yg jelas"x tdk memiliki kwalitas dan hargax sangat" murah.. Kemudian dalam RAB pengadaan 2.500 sak semen utk pembangunan tailing/ rabat jln. dalam RAB semen 2.500 terealisasi.. Namun fakta lapangan yg terjadi adalah hax 1.500 sak semen. (Lalu di manakah 1.000 sak semen tersebut). Kemudian pada bidang pemberdayaan masyarakat pun tdk adil.. Ada keluarga yg bisa menikmati dana dri 2 jt, 5 jt, bahkan sampai 10 jt.. Namun ada keluarga yg tdk mendapatkan dana tersebut sama sekali sampai saat ini.. Selanjutx, dlm pembuatan RAB dana desa watuwei, sangat"lah tertutub.. Dan bukan hax utk masyarakat, namun kaur" pemerintah desa yg lain juga di berlakukan sama seperti masyarakat.. Dan lebih biadabx lagi, Dlm RAB tersebut di duga kuat Sekdes meniru tanda tangan semua kaur" pemerintah desa yg lain. sehingga proses pelaporan ADD dan proses pencairan ADD desa watuwei selama ini berjalan lancar. alias tdk bermasalah. Padahal banyak sekali masalah ketidak jelasan penggunaan ADD desa watuwei selama ini.. Dan masi banyak sekali indikasi" lain dlm dugaan penyelewengan dana desa watuwei selama ini.. Indikasi pelaku dugaan penyelewengan ADD deaa Watuwei adalah 1. Sekdes (Ever Makupiola dan Bendahara, Ektor Awewra). Indikasi kerugian negara, mencapai ratusab juta bahkan bisa milyaran rupiah. Karena dari data penyelidikan lapangan oleh TIM Penyidik Polres MBD pada bln desember kemarin, yg di lakukan kurang lebih 4 hari di desa watuwei. Menurut pengakuan penyidik dari hasil investigasi sementara terdapat indikasi kerugian negara hampir 700 jt.. Data pendukung terlampir di bawa.... Terima kasih... [24/1 7.37 PM] p. luky maluku LIN: Keterangan lanjutan pak.. Yg tingkat itu adalah bangunan Balai desa.. Namun ada beberapa bagian dari pembangunan balai desa yg di bangun dgn menggunakan Dana desa, namun tdk sesuai dgn RAB juga.. Salah 1 contoh dri pembangunan balai desa adalah 2 buah tangga. Dlm RAB di terterah pembuatan tangga dari besi monel(besi anti karat) namun yg terjadi adalah tangga tersebut di di cor saja dgn semen.. [24/1 7.47 PM] p. luky maluku LIN: Iya pak.. Tolong di bantu ya pak... Soalx banyak sekali kasus dugaan korupsi dana desa di Prov Maluku pak. Lebih khusus lagi di Kab. MBD.. Namun para kades" tdk pernah terjerat oleh hukum pak... Maka masyarakat hax pasrah saja pak... [24/1 8.47 PM] p. luky maluku LIN: Itu nama" yg sudah di panggil oleh TIM Penyidik Polres MBD utk di mintai keterangan... Di antarax 4 org pelapor,Anggota BPD, Kaur Pemerintah Dan Bendahara... Dan itu Kapolres MBD yg WA utk saya pak... [25/1 3.59 AM] p. luky maluku LIN: Di rilisan yg pak kapolres kirim sementar cuman tercantum 2 nama pelapor yakni Sefnat Laimuslo alias bpk Cepu Laimuslo dan Edison Wutwensa alias Bpk Kace Wutwensa ... [25/1 7.49 AM] p. luky maluku LIN: Ket : 1. Daut Wolter Wutwensa KAUR PEMBANGUNAN. 2. Leunard Warsoi OPERAROR DEAA 3. Piter Daniel Jefleulawal BENDAHARA LAMA YG SUDAH DI GANTI 4. Hektor Parde Awewra BENDAHARA BARU, MENGGANTIKAN BENDAHARA PERTAMA... 5. Yokbet Lufkey KARTEKER THUN 2017... 6. Zakarias Wutwensa KETUA BPD.. 7. Hendriyan Madarch SEKRETARIS BPD.. 8. Oktovianus Akely ANGGOTA BPD.. 9. Arius Gustaf Awewra ANGGOTA BPD... 10. Yakop Makupiola ANGGOTA BPD...

ada masalah desa

  • lamongan
  • ini laporan

Pengaduan Dugaan Pelanggaran & Rekayasa Lelang Pengadaan Sarana PJOK dan atau Seni Budaya pada Pokja IV ULP 18 Prov.Maluku Utara

  • 24 Juni 2018
  • Indrawati Thedjakusuma SE
  • Tangerang 24 juni 2018 kepada yth. Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara Perihal : Pengaduan Dugaan Pelanggaran & Rekayasa Lelang Pengadaan Sarana PJOK dan atau Seni Budaya pada Pokja IV ULP 18 Prov.Maluku Utara Saya selaku Direktur CV.Prodist Dapin Edutama yang berdomisi di Tangerang dimana kami adalah salah satu peserta lelang pekerjaan Pengadaan Sarana PJOk dan atau Seni Budaya (kode lelang 3621361) pada Pokja IV ULP 18 Prov Maluku Utara untuk Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Instansi Pemda Provinsi Maluku Utara dengan Nilai paket pekerjaan Rp 1.565.999.000 pada kesempatan ini kami sampaikan pengaduan terkait dugaan adanya pelanggaran dan rekayasa dalam proses lelang pekerjaan tersebut. Kami telah digugurkan dengan alasan surat jaminan masa pakai durability min. 3 tahun tidak bertanda tangan dan bercap (pengguguran yang dituang dalam BAHP no.01/BAHP/DIKBUD/POKJA.4/VI/2018 tgl 7 Juni 2018) kami menyanggah BAHP tersebut melalui aplikasi SPSE pada tgl 10 Juni 2018 dalam masa sanggah (sesuai jadwal berakhir pada tgl 11 Juni 2018). Sanggahan yang kami sampaikan kepada Pokja pada intinya adalah : Surat Pernyataan Jaminan Masa Pakai Durability min 3 tahun yang dimaksudkan oleh Pokja adalah syarat dokumen teknis dalam Bab IV: LDP point 4 yang telah kami penuhi dan terupload. Surat dibuat diatas kop surat CV. Prodist Dapin Edutama tanpa stempel dan tandatangan sesuai perpres pengadaan barang dan jasa No.54 tahun 2010 beserta turunannya khususnya Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang etendering : “ Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah(upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan.” Juga dalam dokumen lelang BAB III: Intruksi Kepada Peserta point 22.3 Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. Dalam sanggahan kami juga telah menjelaskan bahwa Surat jaminan tersebut juga telah dimasukkan dalam salah satu redaksional isi surat dukungan sesuai permintaan dalam KAK point 9.6 Dokumen teknis. Atas sanggahan yang kami ajukan Pokja ULP tetap menggugurkan kami berikut kutipan jawaban sanggah : Dapat kami jelaskan bahwa dokumen penawaran saudara TIDAK SESUAI dengan persyaratan dokumen pengadaan BAB. XII dimana dalam persyaratan KAK pada nomor 9.6. Dokumen penawaran teknis. point 5 : SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN PENDUKUNG dari barang yang ditawarkan yang berisi nama barang yang didukung/ nama paket yang didukung dan berisi pernyataan jaminan dari perusahaan pendukung bermaterai RP. 6000 ditandatangani direktur/pimpinan dibubuhi tanggal dan stempel diatas materai yang berisi : i. Jaminan Garansi purna jual selama 12 bulan untuk kerusakan alat yang bukan disebabkan oleh kelalaian pemakaian. ii. Jaminan masa pakai (durability) minimal 3 (tiga) tahun. iii. Jaminan ketersediaan stok barang/ kemampuan menyediakan barang sesuai volume pekerjaan. KAMI MENOLAK JAWABAN SANGGAHAN TERSEBUT karena dokumen yang ditunjuk adalah surat dukungan dari perusahan pendukung /produsen dimana Dokumen yang dimaksud juga sudah kami penuhi sesuai dengan redaksional yang diminta dimateraikan distempel dan ditandatangani oleh pemberi dukungan dan dalam sanggahan kami juga telah kami sampaikan dokumen tersebut juga telah kami upload sehingga alasan pengguguran oleh pokja kembali terbukti tidak benar juga. Karena dokumen yang diminta baik dari kami selaku penyedia dan dari perusahaan pendukung keduanya telah kami penuhi. karena lelang ini menggunakan SPSE Versi 4.0 maka setelah dokumen kami upload sistem APENDO (Aplikasi pengaman Dokumen) akan mengirimkan STRUK PENGIRIMAN yang berisi daftar dokumen yang kami upload secara otomatis. Dan dokumen yang dipermasalahkan sudah tersimpan dalam sistem sehingga jika kelak diperlukan untuk pembuktian maka dapat diambil dari sistem APENDO. Dikarenakan sudah tidak ada mekanisme sanggah banding maka kami memilih membuat pengaduan kepada APH yaitu Kejaksaan Tinggi prov. Maluku Utara selaku mitra TP4D setempat. Kami menduga keras adanya Rekayasa Lelang sejak awal pembuatan KAK (oleh PPK) dimana KAK memuat persyaratan dokumen teknis milik produsen tertentu yang tidak terkait dengan kualitas barang sehingga terkesan mengarahkan produk ke produsen tertentu. Syarat dokumen teknis tersebut menyimpang dari permendikbud no.8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Lelang ini adalah bagian dari DAK Fisik yang harus patuh pada permendikbud diatas. Permendikbud hanya mengatur beberapa item barang saja yang diharuskan memenuhi SNI namun dalam lelang ini permintaan dokumen teknis perusahaan pendukung/produsen sangat berlebihan dan tidak terkait dengan barang. Pengaduan kami berikutnya adalah Sanggahan kami juga dijawab setelah lewat waktu yang diatur dalam dokumen lelang bab III:IKP point 33.3 Pokja ULP diwajibkan menjawab sanggahan dalam 3 (tiga) hari kalender namun sanggahan kami dijawab setelah 11 (sebelas) hari kalender. Pokja telah merubah jadwal masa sanggah yang sudah berakhir pada tgl 11 Juni 2018 dirubah pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 14: 37 menjadi berakhir pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 23:59 kemudian Pokja memasukkan jawaban sanggahan pada hari yang sama tgl 21 Juni 2018 pukul 15:18 sehingga terkesan membenarkan menjawab sanggahan kami dalam masa sanggah. Pokja dengan sengaja telah melanggar aturan dalam Dokumen lelang Bab III : Intruksi Kepada Peserta point 33.3 dimana Pokja diwajibkan menjawab sanggahan dalam 3 hari kalender.Berdasarkan hal ini seharusnya LELANG TELAH DAPAT DINYATAKAN GAGAL. Kami menduga telah terjadi upayaupaya untuk memenangkan pihak tertentu yang didukung oleh produsen tertentu yang mempunyai legalitas yang dapat memenuhi permintaan dokumen teknis dalam KAK dan Dokumen lelang. Investigasi darimana sumber dan apa kepentingan PPK yaitu Bapak Rustam Panjab Mahli S.Pd / NIP 19690326 199512 1 003 selaku pejabat yang menandatangani KAK (Kerangka Acuan kerja) bisa mendapatkan dan memasukkan persyaratan dokumen teknis produsen/pabrikan sebagai syarat dalam lelang ini. Kami juga menduga Pokja IV ULP 18 Prov. Maluku Utara melakukan rekayasa dalam pembuatan / Penetapan jadwal lelang karena waktu yang diberikan sangat tidak wajar dan patut diduga adanya unsur kesengajaan untuk menghambat peserta karena lelang ini diumumkan pada hari Kamis tgl 31 Mei 2018 pada akhir jam kerja (16:00 WIT) Hari Jumat berikutnya Tgl 1 Juni 2018 hari Libur Nasional (kantor tutup) Tgl 2 Juni 2018 (Sabtu) diadakan aanwijing dimana hari Sabtu merupakan hari libur bagi PNS dan sebagaian besar pelaku usaha jugaSementara hari berikutnya tgl 3 Juni 2018 adalah hari MingguLibur Sedangkan Download Dokumen terakhir Senin berikutnya tgl 4 Juni 2018 pukul 09:00 WIT (07:00 WIB) dan upload dokumen penawaran terakhir hari Selasa tgl 5 Juni 2018 pukul 08:59 (06:59 WIB) sehingga secara keseluruhan periode dari pengumuman hingga upload dokumen lelang hanya tersedia 1 hari kerja efektif yaitu hari Senen tgl 4 Juni2018 bagi penyedia untuk mengurus dokumen penawaran beserta kelengkapananya termasuk surat dukungan dan kelengkapannya sesuai permintaan dokumen lelang sehingga waktu 1 hari kerja tidaklah cukup bagi para penyedia . Terbukti dari 13 peserta yang mendaftar hanya ada 2 perusahaan yang berhasil memasukkan penawaran tepat waktu termasuk kami CV. Prodist Dapin Edutama dan CV. Rajawali Timur (Domisi di kab.Morotai) yang ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran harga tertinggi yaitu Rp 1.534.679.832 (98% dari HPS). kami beruntung berhasil mengejar waktu yang sangat pendek tersebut dan berhasil memasukkan penawaran dengan harga yang jauh lebih rendah yaitu 94% dari HPS. Yth. Bapak kajati LELANG INI AKAN MEMASUKI MASA KONTRAK PADA TANGGAL 25 JUNI 2018. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Prov. Maluku Utara dapat bergegas menghentikan proses lelang dan melakukan investigasi dan sebelum terlanjur timbul kerugian Negara karena telah memilih pemenang dengan harga yang lebih tinggi yang besar dugaan kami telah dilakukan dengan caracara yang melanggar aturan Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya. Mohon Bapak Kajati dan jajaran selaku Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dapat menegakkan keadilan untuk kami dan memberikan sanksi tegas kepada para oknum pelaku jika dugaan kami kelak terbukti benar. Kami juga telah mengirimkan tembusan sanggahan lelang dan pengaduan lanjutan atas penolakan jawaban sanggah kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum & Deputi penyelesaian Hukum dan Sanggah LKPP selaku Pembuat kebijakan teknis dan pengawas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tembusan sanggah juga telah dikirimkan kepada Inspektorat Prov.Maluku Utara Selaku APIP. Demikian pengaduan ini kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami CV. Prodist Dapin Edutama Indrawati Thedjakusuma SE Direktur Seluruh bukti terkait pengaduan akan kami kirimkan melalui emal ke pengaduan@kejatimalut.go.id

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.