Kritik & Pengaduan Masyarakat






Cancel

List Kritik & Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Dugaan Pelanggaran & Rekayasa Lelang Pengadaan Sarana PJOK dan atau Seni Budaya pada Pokja IV ULP 18 Prov.Maluku Utara

  • 24 Juni 2018
  • Indrawati Thedjakusuma SE
  • Tangerang 24 juni 2018 kepada yth. Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara Perihal : Pengaduan Dugaan Pelanggaran & Rekayasa Lelang Pengadaan Sarana PJOK dan atau Seni Budaya pada Pokja IV ULP 18 Prov.Maluku Utara Saya selaku Direktur CV.Prodist Dapin Edutama yang berdomisi di Tangerang dimana kami adalah salah satu peserta lelang pekerjaan Pengadaan Sarana PJOk dan atau Seni Budaya (kode lelang 3621361) pada Pokja IV ULP 18 Prov Maluku Utara untuk Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Instansi Pemda Provinsi Maluku Utara dengan Nilai paket pekerjaan Rp 1.565.999.000 pada kesempatan ini kami sampaikan pengaduan terkait dugaan adanya pelanggaran dan rekayasa dalam proses lelang pekerjaan tersebut. Kami telah digugurkan dengan alasan surat jaminan masa pakai durability min. 3 tahun tidak bertanda tangan dan bercap (pengguguran yang dituang dalam BAHP no.01/BAHP/DIKBUD/POKJA.4/VI/2018 tgl 7 Juni 2018) kami menyanggah BAHP tersebut melalui aplikasi SPSE pada tgl 10 Juni 2018 dalam masa sanggah (sesuai jadwal berakhir pada tgl 11 Juni 2018). Sanggahan yang kami sampaikan kepada Pokja pada intinya adalah : Surat Pernyataan Jaminan Masa Pakai Durability min 3 tahun yang dimaksudkan oleh Pokja adalah syarat dokumen teknis dalam Bab IV: LDP point 4 yang telah kami penuhi dan terupload. Surat dibuat diatas kop surat CV. Prodist Dapin Edutama tanpa stempel dan tandatangan sesuai perpres pengadaan barang dan jasa No.54 tahun 2010 beserta turunannya khususnya Perka LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang etendering : “ Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah(upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan.” Juga dalam dokumen lelang BAB III: Intruksi Kepada Peserta point 22.3 Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. Dalam sanggahan kami juga telah menjelaskan bahwa Surat jaminan tersebut juga telah dimasukkan dalam salah satu redaksional isi surat dukungan sesuai permintaan dalam KAK point 9.6 Dokumen teknis. Atas sanggahan yang kami ajukan Pokja ULP tetap menggugurkan kami berikut kutipan jawaban sanggah : Dapat kami jelaskan bahwa dokumen penawaran saudara TIDAK SESUAI dengan persyaratan dokumen pengadaan BAB. XII dimana dalam persyaratan KAK pada nomor 9.6. Dokumen penawaran teknis. point 5 : SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN PENDUKUNG dari barang yang ditawarkan yang berisi nama barang yang didukung/ nama paket yang didukung dan berisi pernyataan jaminan dari perusahaan pendukung bermaterai RP. 6000 ditandatangani direktur/pimpinan dibubuhi tanggal dan stempel diatas materai yang berisi : i. Jaminan Garansi purna jual selama 12 bulan untuk kerusakan alat yang bukan disebabkan oleh kelalaian pemakaian. ii. Jaminan masa pakai (durability) minimal 3 (tiga) tahun. iii. Jaminan ketersediaan stok barang/ kemampuan menyediakan barang sesuai volume pekerjaan. KAMI MENOLAK JAWABAN SANGGAHAN TERSEBUT karena dokumen yang ditunjuk adalah surat dukungan dari perusahan pendukung /produsen dimana Dokumen yang dimaksud juga sudah kami penuhi sesuai dengan redaksional yang diminta dimateraikan distempel dan ditandatangani oleh pemberi dukungan dan dalam sanggahan kami juga telah kami sampaikan dokumen tersebut juga telah kami upload sehingga alasan pengguguran oleh pokja kembali terbukti tidak benar juga. Karena dokumen yang diminta baik dari kami selaku penyedia dan dari perusahaan pendukung keduanya telah kami penuhi. karena lelang ini menggunakan SPSE Versi 4.0 maka setelah dokumen kami upload sistem APENDO (Aplikasi pengaman Dokumen) akan mengirimkan STRUK PENGIRIMAN yang berisi daftar dokumen yang kami upload secara otomatis. Dan dokumen yang dipermasalahkan sudah tersimpan dalam sistem sehingga jika kelak diperlukan untuk pembuktian maka dapat diambil dari sistem APENDO. Dikarenakan sudah tidak ada mekanisme sanggah banding maka kami memilih membuat pengaduan kepada APH yaitu Kejaksaan Tinggi prov. Maluku Utara selaku mitra TP4D setempat. Kami menduga keras adanya Rekayasa Lelang sejak awal pembuatan KAK (oleh PPK) dimana KAK memuat persyaratan dokumen teknis milik produsen tertentu yang tidak terkait dengan kualitas barang sehingga terkesan mengarahkan produk ke produsen tertentu. Syarat dokumen teknis tersebut menyimpang dari permendikbud no.8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Lelang ini adalah bagian dari DAK Fisik yang harus patuh pada permendikbud diatas. Permendikbud hanya mengatur beberapa item barang saja yang diharuskan memenuhi SNI namun dalam lelang ini permintaan dokumen teknis perusahaan pendukung/produsen sangat berlebihan dan tidak terkait dengan barang. Pengaduan kami berikutnya adalah Sanggahan kami juga dijawab setelah lewat waktu yang diatur dalam dokumen lelang bab III:IKP point 33.3 Pokja ULP diwajibkan menjawab sanggahan dalam 3 (tiga) hari kalender namun sanggahan kami dijawab setelah 11 (sebelas) hari kalender. Pokja telah merubah jadwal masa sanggah yang sudah berakhir pada tgl 11 Juni 2018 dirubah pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 14: 37 menjadi berakhir pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 23:59 kemudian Pokja memasukkan jawaban sanggahan pada hari yang sama tgl 21 Juni 2018 pukul 15:18 sehingga terkesan membenarkan menjawab sanggahan kami dalam masa sanggah. Pokja dengan sengaja telah melanggar aturan dalam Dokumen lelang Bab III : Intruksi Kepada Peserta point 33.3 dimana Pokja diwajibkan menjawab sanggahan dalam 3 hari kalender.Berdasarkan hal ini seharusnya LELANG TELAH DAPAT DINYATAKAN GAGAL. Kami menduga telah terjadi upayaupaya untuk memenangkan pihak tertentu yang didukung oleh produsen tertentu yang mempunyai legalitas yang dapat memenuhi permintaan dokumen teknis dalam KAK dan Dokumen lelang. Investigasi darimana sumber dan apa kepentingan PPK yaitu Bapak Rustam Panjab Mahli S.Pd / NIP 19690326 199512 1 003 selaku pejabat yang menandatangani KAK (Kerangka Acuan kerja) bisa mendapatkan dan memasukkan persyaratan dokumen teknis produsen/pabrikan sebagai syarat dalam lelang ini. Kami juga menduga Pokja IV ULP 18 Prov. Maluku Utara melakukan rekayasa dalam pembuatan / Penetapan jadwal lelang karena waktu yang diberikan sangat tidak wajar dan patut diduga adanya unsur kesengajaan untuk menghambat peserta karena lelang ini diumumkan pada hari Kamis tgl 31 Mei 2018 pada akhir jam kerja (16:00 WIT) Hari Jumat berikutnya Tgl 1 Juni 2018 hari Libur Nasional (kantor tutup) Tgl 2 Juni 2018 (Sabtu) diadakan aanwijing dimana hari Sabtu merupakan hari libur bagi PNS dan sebagaian besar pelaku usaha jugaSementara hari berikutnya tgl 3 Juni 2018 adalah hari MingguLibur Sedangkan Download Dokumen terakhir Senin berikutnya tgl 4 Juni 2018 pukul 09:00 WIT (07:00 WIB) dan upload dokumen penawaran terakhir hari Selasa tgl 5 Juni 2018 pukul 08:59 (06:59 WIB) sehingga secara keseluruhan periode dari pengumuman hingga upload dokumen lelang hanya tersedia 1 hari kerja efektif yaitu hari Senen tgl 4 Juni2018 bagi penyedia untuk mengurus dokumen penawaran beserta kelengkapananya termasuk surat dukungan dan kelengkapannya sesuai permintaan dokumen lelang sehingga waktu 1 hari kerja tidaklah cukup bagi para penyedia . Terbukti dari 13 peserta yang mendaftar hanya ada 2 perusahaan yang berhasil memasukkan penawaran tepat waktu termasuk kami CV. Prodist Dapin Edutama dan CV. Rajawali Timur (Domisi di kab.Morotai) yang ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran harga tertinggi yaitu Rp 1.534.679.832 (98% dari HPS). kami beruntung berhasil mengejar waktu yang sangat pendek tersebut dan berhasil memasukkan penawaran dengan harga yang jauh lebih rendah yaitu 94% dari HPS. Yth. Bapak kajati LELANG INI AKAN MEMASUKI MASA KONTRAK PADA TANGGAL 25 JUNI 2018. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Prov. Maluku Utara dapat bergegas menghentikan proses lelang dan melakukan investigasi dan sebelum terlanjur timbul kerugian Negara karena telah memilih pemenang dengan harga yang lebih tinggi yang besar dugaan kami telah dilakukan dengan caracara yang melanggar aturan Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya. Mohon Bapak Kajati dan jajaran selaku Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dapat menegakkan keadilan untuk kami dan memberikan sanksi tegas kepada para oknum pelaku jika dugaan kami kelak terbukti benar. Kami juga telah mengirimkan tembusan sanggahan lelang dan pengaduan lanjutan atas penolakan jawaban sanggah kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum & Deputi penyelesaian Hukum dan Sanggah LKPP selaku Pembuat kebijakan teknis dan pengawas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tembusan sanggah juga telah dikirimkan kepada Inspektorat Prov.Maluku Utara Selaku APIP. Demikian pengaduan ini kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami CV. Prodist Dapin Edutama Indrawati Thedjakusuma SE Direktur Seluruh bukti terkait pengaduan akan kami kirimkan melalui emal ke pengaduan@kejatimalut.go.id

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.